TEMPO.CO, Kebumen
- Rencana pembangunan pabrik semen oleh PT Semen Gombong dinilai tidak
tepat karena melanggar Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kebumen. Kawasan bukit karst Gombong selatan sebenarnya masuk
dalam kawasan lindung yang tak boleh ditambang.
"Dalam
Perda RTRW Kebumen, karst Gombong masuk dalam kawasan lindung yang
sangat penting untuk hajat hidup orang banyak," kata Thomas Suryono,
salah satu peneliti dari Acintyacunyata Speleological Club Yogyakarta,
Selasa, 19 November 2013.
Dalam peraturan daerah tersebut,
bentang alam karst Gombong yang memiliki luas 4.894 hektare berfungsi
sebagai kawasan resapan air. Kecamatan Buyan yang masuk dalam peta
penambangan sebenarnya termasuk kawasan hutan lindung.
Thomas
mengatakan bukit karst Gombong selatan sebenarnya juga telah dilindungi
dalam Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
yang menyebutkan terdapat dua alasan penting bahwa bentang alam karst
seharusnya menjadi bagian dari Kawasan Lindung Nasional. "Kawasan karst
sebagai daerah resapan air dan keunikan morfologinya," katanya.
Thomas
menambahkan, pengupasan batu gamping dalam skala besar dikhawatirkan
akan merusak tata hidrologi. "Dalam tiga tahun setelah penambangan,
kawasan sekitarnya akan kering saat kemarau dan banjir saat hujan,"
katanya.
Kepala Badan
Lingkungan Hidup Kebumen, Masagus Herunoto mengatakan, Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) pembangunan pabrik sudah keluar. "Kalau Amdal masih
disusun," katanya. Pada
saat ini penyusunan amdal oleh BLH masih dalam tahap awal. Penyusunan
Amdal akan memperhatikan kawasan tersebut sebagai kawasan lindung dan
kawasan penyerap air. Dengan Amdal, kata dia, akan terlihat dampak
pabrik itu terhadap lingkungan dan masyarakat.
TEMPO.CO, Jakarta
- Rencana pembangunan pabrik PT Semen Gombong hanya tinggal menunggu
keluarnya analisis dampak lingkungan. Kepala Badan Lingkungan Hidup
Kebumen, Masagus Herunoto, menyatakan penyusunan amdal akan
memperhatikan kawasan itu sebagai kawasan lindung dan penyerap air.
Dia
akan memastikan bukit kapur yang akan ditambang berada di luar kawasan
lindung. »Kami juga akan melihat apakah warga sekitar tambang
mengizinkan apa tidak,” kata Masagus, Senin, 18 November 2013.
Site
Manager PT Semen Gombong, Tineke Sunarni, mengatakan PT Semen Gombong
akan mengikuti seluruh peraturan perundangan yang ada. "Kami optimistis
Amdal bisa segera keluar dan kami bisa segera membangun pabrik,"
katanya.
Ia mengatakan, sebenarnya Amdal pembangunan pabrik
sudah pernah keluar pada 1996. Hanya saja, karena ada krisis moneter,
proyek itu dihentikan. Saat ini mereka harus membuat Amdal baru dengan
peraturan baru.
Ia menyebutkan, bukit kapur yang akan
ditambang hanya 3-5 persen dari total kawasan karst Gombong sebesar
4.894 hektare. Menurut dia, lokasi tambang PT Semen Gombong berada di
kawasan timur karst Gombong. Tineke mengklaim lokasi tambang berbeda
dengan gua karst berumur puluhan juta tahun yang menurut dia berada di
sebelah barat.
PT Semen
Gombong merupakan anak perusahaan Grup Medco milik pengusaha Arifin
Panigoro. Total luas lahan yang akan ditambang ditambah pabrik mencapai
500 hektare di Kecamatan Buayan dan Rowokele.
TEMPO.CO, Kebumen
- Masyarakat sekitar lokasi penambangan menolak rencana pendirian
pabrik PT Semen Gombong. Mereka khawatir, penambangan bukit kapur akan
menurunkan kualitas dan mengurangi pasokan air yang selama ini
diandalkan ribuan masyarakat. “Sejak awal kami menolak tegas rencana
penambangan bukit kapur Gombong,” kata Koordinator Komunitas Masyarakat
Kawasan Karst Gombong Selatan, Supriyanto, Selasa, 20 November 2013.
Saat
ini, kata dia, ada 35 relawan anggota komunitas yang secara sukarela
melakukan sosialisasi tentang pentingnya kawasan karst. Pada zaman
Soeharto, mereka tak berani melawan karen aparat keamanan bertindak
represif.
Rencana penambangan pabrik semen, kata Supriyanto,
dimulai sejak 1996. PT Semen Gombong, sebagai investor, sudah
membebaskan lahan untuk lokasi pabrik dan lahan karst untuk ditambang.
Karst Karangbolong atau Karst Gombong Selatan memiliki fungsi sebagai
penangkap, penyimpan dan penyuplai air bersih bagi masyarakat yang hidup
di sekitarnya (Foto. A.B. Rodhial falah)
PRAJURIT tua tak pernah mati, mereka hanya memudar hilang”. Kalimat
Jenderal Mac Arthur melintas di ingatan saat membaca laporan Otto
Soemarwoto, Kajian Pro-Kontra Rencana Pembangunan Pabrik PT Semen
Gombong (April 2003).
Sebuah perusahaan berencana membangun pabrik semen di Desa Nagaraji,
Gombong Selatan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Bahan baku
semen berupa batu gamping terletak di kawasan gua karst Gombong Selatan.
Kebanyakan penduduk daerah rendah pendapatannya. Pengusaha beranggapan
pembangunan pabrik bermanfaat bagi daerah karena mengurangi kemiskinan
dan menaikkan pendapatan asli daerah. Tetapi, pembangunan pabrik semen
juga merusak gua karst Gombong, merusak habitat tempat bersarang burung
walet dan kelelawar serta menghancurkan fungsinya sebagai “waduk alam”
penyimpan air.
Muncul persoalan yang mempertentangkan “pembangunan semen” melawan
“pelestarian gua karst Gombong”. Pengusaha telah mengantongi izin
pemerintah (1996) tentang “Analisis mengenai Dampak Lingkungan” (amdal)
sehingga syarat legal dipenuhi. Namun, banyak pihak menentang
pembangunan pabrik semen yang dianggap bakal merusak lingkungan kawasan
karst Gombong.
DALAM laporannya Bung Otto berpendirian soal pro-kontra pembangunan
pabrik semen harus dilihat dari kaca mata “Pembangunan Berkelanjutan”.
Sejak Presiden Soeharto menyepakati keputusan “Konferensi Tingkat Tinggi
Bumi” di Rio, Brasil, 1992, Indonesia menganut kebijakan pembangunan
berkelanjutan yang intrinsik masuk dalam pembangunan nasional rumusan
Bappenas.
Bila “pembangunan konvensional” menempuh hanya satu jalur pembangunan
ekonomi, “pembangunan berkelanjutan” merajut tiga unsur yang menyatu,
yakni sustainabilitas ekonomi, sustainabilitas sosial, dan
sustainabilitas ekologi-lingkungan. Agar usaha ekonomi berlanjut, perlu
diperhitungkan dampaknya pada keberlanjutan kehidupan masyarakat sosial
yang ditopang keberlanjutan fungsi ekologi-lingkungan sebagai sistem
penunjang kehidupan makhluk alam.
Ekonomi tidak bisa berlanjut di tengah masyarakat yang menderita
dampak negatif pembangunan berupa penggusuran penduduk, marginalisasi
penduduk setempat karena tidak berpendidikan dan karena miskin tidak
punya jaminan meminjam kredit perbankan. Pembangunan ekonomi serta
sosial tidak bisa berlanjut bila sistem ekologi-lingkungan yang
mendukung kehidupan alami amburadul, rusak, dan cemar.
Dalam mengkaji pro dan kontra pembangunan pabrik semen Gombong ini,
Bung Otto memakai tolok ukur pembangunan berkelanjutan yang mencakup
ketiga unsur ekonomi, sosial, dan ekologi-lingkungan. Unsur ekonomi
mencakup ikhtiar memberantas kemiskinan, membuka lapangan kerja,
mengembangkan eko-wisata. Unsur sosial memuat penanganan masalah gender
dan masalah sosial akibat penutupan penambangan semen setelah bahan
bakunya habis. Unsur ekologi-lingkungan meliputi konservasi karst
Gombong Selatan, melestarikan volume dan kualitas air, menggunakan
proses dan teknik produksi yang memperkecil pencemaran udara yang
berdampak pada pemanasan global, dan mengembangkan produksi semen dengan
cara-cara yang ramah lingkungan.
Unsur ekonomi, sosial, dan ekologi-lingkungan seyogianya terungkap
melalui kajian amdal yang program penanggulangannya termaktub dalam
“Rencana Kelola Lingkungan” (RKL) maupun “Rencana Pemantauan Lingkungan”
(RPL). Kajian kritis terhadap hasil amdal yang disetujui Pemerintah
tahun 1996 dan diuji di lapangan menunjukkan berbagai kelemahan
prinsipiil. Yang paling serius adalah tak digunakannya pendekatan
ekosistem yang mencakup ruang lingkup kawasan karst ini.
Dari sudut sustainabilitas ekonomi, kehadiran pabrik semen tidak
otomatis mengurangi kemiskinan dan membuka lapangan kerja penduduk
setempat karena rendahnya tingkat pendidikan rata-rata penduduk lokal
sehingga mudah termarginalisasi oleh pendatang. Hal-hal ini tidak
digubris RKL yang disusun.
Dari sudut sustainabilitas sosial, rendahnya indeks kesempatan
perempuan masuk angkatan kerja dan menduduki jabatan kunci menunjukkan
adanya diskriminasi perempuan di kabupaten Kebumen, sehingga dibutuhkan
upaya khusus guna menanggapinya. Namun, hal ini tidak disinggung dalam
RKL.
Dari sudut sustainabilitas ekologi-lingkungan tampak kelemahan pokok
hasil amdal yang mengabaikan fungsi karst Gombong Selatan sebagai “waduk
alam” yang amat penting karena mampu menyimpan air di Jawa Tengah
selatan yang dikenal kering. Kawasan karst bagai busa yang menampung dan
menyimpan air hujan untuk dialirkan dalam danau, air di bawah kawasan
karst, dan sungai sepanjang tahun.
Akibat tekanan pertambahan penduduk pada dekade mendatang, Jawa akan
menjadi “pulau kota” (tahun 2020). Dan air tawar menjadi bahan paling
langka sehingga kemampuan alam melestarikan sumber air menjadi amat
penting. “Sumbangan” Indonesia pada pencemaran udara global sudah amat
besar. Jika di masa depan Indonesia masih tidak aktif mengendalikan
emisi karbon dari kebakaran hutan dan pembakaran minyak bumi untuk
energi, transportasi, dan industri, maka “sumbangan” Indonesia kian
berarti bagi pencemaran udara.
Hal ini meninggikan suhu global sehingga
menaikkan permukaan laut yang bakal menenggelamkan pulau-pulau kecil di
Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Ia juga mengubah iklim kawasan Asia.
Kenaikan suhu bumi juga memperbesar pengeringan air permukaan dan
berpengaruh buruk pada pola pertanian kita yang masih banyak
mengandalkan aliran air permukaan daratan. Semua ini menaikkan nilai air
bawah tanah yang dihasilkan kawasan karst Gombong Selatan.
TEKNOLOGI produksi semen di Indonesia boros energi dan menimbulkan
emisi CO2 yang menyumbang pada kenaikkan suhu global. Kini, para
produsen semen berbagai negara, antara lain Jepang, sudah menerapkan
pola produksi blended cement yang bisa menurunkan separuh emisi CO2.
Tidak tampak dalam RKL rencana mengurangi emisi CO2. Khusus dalam
menanggapi dampak “penutupan penambangan bahan baku semen” ketika bahan
baku habis, tidak ada dalam RKL usaha memelihara keberlanjutan
pembangunan kawasan ini.
Sehingga Bung Otto menyimpulkan, suatu pola pembangunan berkelanjutan
yang secara sadar memuat unsur keberlanjutan ekonomi, sosial, dan
ekologi-lingkungan tidak bisa menerima kehadiran pembangunan pabrik
semen di Gombong Selatan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Pola pembangunan
berkelanjutan yang didambakan perlu tertuang dalam rencana induk
pengembangan kawasan karst Gombong.
Rencana ini perlu disusun sebagai
hasil musyawarah yang melibatkan semua pemuka masyarakat Kebumen di
tempat dan di perantauan dan kita semua yang sadar akan kekhasan fungsi
karst serta ancaman kelangkaan air kelak. Rencana ini perlu difokuskan
pada penyelamatan kawasan karst Gombong yang sekaligus menjadi sentra
penggerak pembangunan kawasan dan mencakup lima bidang kegiatan.
Pertama, pengembangan pariwisata seperti wisata gua, wisata bahari,
dan eko-wisata yang didasarkan prinsip “pembangunan oleh masyarakat”.
Bentuk wisata berupa menelusuri gua, berjalan-kaki, berkuda, dan
bersepeda. Penginapan berupa “inap dan sarapan”, home-stay mengutamakan
rumah-rumah rakyat bertoilet bersih serta dihindarinya pengembangan
hotel berbintang.
Kedua,
agro-perhutanan, mengembangkan agro-ekosistem terpadu dengan struktur
tajuk bertingkat yang mencakup tumbuhan, hewan ternak, dan ikan. Sistem
dibangun atas dasar pencagaran terintegrasi bermuatan kearifan ekologi
penduduk.
Ketiga,
pengembangan laboratorium geologi mencakup ilmu speleologi, hidrologi,
bio-speleologi, dan sebagainya untuk kawasan alam tropis dan bekerja
sama dalam jaringan lembaga ilmu pengetahuan Karangsambung, Gunungkidul,
Wonogiri, dan Pacitan.
Keempat, pelestarian dan pembudidayaan burung walet yang melibatkan masyarakat serta pakar burung walet sebagai stakeholders.
Kelima,
pengembangan energi-terbarukan berupa mikroair, solar-matahari, angin,
biomassa yang terdesentralisasi sehingga menunjang pembangunan di atas.
Dengan
lima pokok Rencana Induk ini, dari kawasan karst Gombong dapat
ditembakkan “peluru” contoh pola pembangunan berkelanjutan yang tidak
lagi mempertentangkan pembangunan ekonomi dengan lingkungan tetapi
menyatu dan terpusat meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil. Prajurit
tua memang tak pernah mati. Mereka hanya melepaskan tembakan jika perlu.
(reposting atas seijin admin https://www.facebook.com/groups/138821779543097)
Kawasan karst Gombong selatan terletak
di kabupaten kebumen, jawa tengah termasuk dalam rangkaian Pegunungan Serayu
Selatan dengan kondisi geologi menarik. Pada kawasan ini didapatkan potensi
sumberdaya mineral berupa batugamping, kalsit, andesit, fosfat, mangan, tras,
bentonit serta cebakan emas. Keterdapatan potensi sumber daya mineral
menjadikan kawasan ini menarik banyak pihak untuk melakukan eksploitasi.
Potensi batugamping, mangaan dan fosfat banyak diburu inverstor. Berdasarkan
Kepmen ESDM No. 961.K/40/MEM/2003 kawasan ini telah ditetapkan sebagai Kawasan
Lindung karena mempunyai fenomena alam yang unik dan langka serta mempunyai
nilai penting bagi kehidupan dan ekosistim. Pada kawasan ini telah dibuat tata
ruang kawasan yang mencakup 3 zone berupa kawasan karst Kelas I, II dan III. Karst
kelas I mencakup sekitar 75 persen luas kawasan yang harus terbebas dari
aktifitas penambangan dan budidaya.
Aktivitas penambangan andesit, batugamping,
kalsit, fosfat serta sebagian besar sebaran potensi sumberdaya mineral berada
pada kawasan karst kelas I. Untuk itulah perlu dilakukan kajian pengelolaan
sehingga fungsi kawasan lindung dapat berjalan.
Kawasan karst Gombong Selatan
semakin rusak akibat beban yang berat terutama dari penambangan oleh masyarakat
di sekitarnya sebagai satu-satunya mata pencaharian yang berisiko tinggi dan
merusak ekosistem karst sebagai sumber mata air, keanekaragaman hayati,
laboratorium alam ilmu pengetahuan dan lain-lain. Di samping itu
pembakaran kapur hasil penambangan juga dapat menimbulkan asap tebal yang
mengganggu kesehatan lingkungan menyebabkan sesak napas, penyakit inspeksi
saluran penapasan atas (ISPA), mata pedih, penyakit paru-paru, stres dan
lain-lain.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, perlu pelestarian
fungsi lingkungan kawasan karst, adanya pembekalan mengenai renovasi kawasan
karst, pemberdayaan dan pengkaderan lingkungan bagi masyarakat penambang yang
bertempat tinggal di sekitar kawasan karst Gombong Selatan. Kegiatan ini
dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran, pemahaman, mencari alternatif alih
profesi serta membangun kemandirian dan inisiatif masyarakat sekitar akan arti
pentingnya kawasan karst bagi aspek lingkungan dan kehidupan.
sumber http://jurnal-sejarah.blogspot.com/2012/10/kawasan-karst-gombong-selatan.html
KEBUMEN, KOMPAS.com —
Penambangan batu kapur secara liar di Kawasan Karst Gombong Selatan,
Kebumen, Jawa Tengah, semakin mengancam ekosistem yang telah ditetapkan
sebagai kawasan lindung tersebut. Selain itu, penambangan secara masif
menyebabkan habitat makhluk hidup lain di sekitar gunung kapur
terganggu.
Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kebumen Masagus Herunoto
mengatakan, secara sporadis penambangan liar yang terjadi selama
puluhan tahun telah nyata merusak kelestarian ekosistem Kawasan Karst
Gombong Selatan (KKGS), yang pada 2004 ditetapkan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono sebagai kawasan eko-karst.
"Kami punya tanggung
jawab menjaga karst. Tapi, persoalan di lapangan tak semudah yang
dibayangkan. Aktivitas tambang kapur masih menjadi pekerjaan utama
sebagian besar warga sekitar lokasi penambangan," tutur Masagus, Senin
(21/5/2012), di Kebumen.
Data Dinas Sumber Daya Air Energi dan
Sumber Daya Mineral Kebumen mencatat, setidaknya terdapat 130 usaha
tambang batu kapur di tiga kecamatan yang masuk KKGS. Lokasi penambangan
tersebar di Kecamatan Ayah sebanyak 37 usaha, Kecamatan Buayan 54
usaha, dan Kecamatan Rowokele 39 usaha. Penambangan berskala besar
terdapat di Desa Jatijajar, Desa Redisari, Desa Kalisari, dan Desa
Banyumudal, yang umumnya digunakan untuk kapur tohor.
Hampir semua usaha penambangan batu kapur rakyat tersebut tidak mengantongi izin. Berdasarkan pantauan Kompas,
kegiatan penambangan rakyat secara turun-temurun meninggalkan luka di
perbukitan karst. Selain menggunakan kapak dan linggis, tak jarang
sebagian upaya penambangan menggunakan bahan peledak.
Sejumlah
media arus utama telah mengangkat soal dominasi modal asing dalam perekonomian
Indonesia. Sepanjang yang kami ketahui, apa yang disampaikan oleh media arus
utama itu bukanlah hal yang baru, tetapi sudah seringkali disuarakan oleh
kelompok-kelompok kritis dan kalangan oposisi.
Dominasi
modal asing sebetulnya bukan cuma mengkhawatirkan, tetapi sekaligus telah
membawa perekonomian nasional dalam ‘situasi genting’.
Sebab, mengutip
perkataan Bung Karno 81 tahun yang lalu, bahwa ‘raksasa biasa yang dulu
berjengkelitan di atas pada kerezekian Indonesia, kini sudah menjadi raksasa
Rahwana-Dasamuka yang bermulut sepuluh’.
Dominasi
modal asing itu dapat dilihat pada tiga lapangan:
pertama, menguasai
perbankan nasional;
kedua, mendominasi investasi di Indonesia;
ketiga,
menguasai bursa saham di Indonesia. Dengan menguasai tiga lapangan ekonomi yang
sangat penting itu, maka modal asing sebetulnya sudah ‘mencekik’ leher
perekonomian nasional.
Perdebatan
soal perlu dan tidaknya modal asing hampir bersamaan dengan pembicaraan soal
lahirnya nation baru bernama Indonesia. Bung Karno sudah mengulas soal
modal asing itu dalam tulisan-tulisannya sejak tahun 1930-an. Sejak awal, di
kalangan republik sendiri, ada pihak-pihak yang menganggap modal asing sangat
penting untuk mendorong ekonomi nasional Indonesia.
Karena modal nasional atau
milik bangsa Indonesia masih sedikit, maka modal asing diperbolehkan untuk membangun
kepentingannya di Indonesia.
Mohammad
Hatta, Wakil Presiden Indonesia yang pertama, pernah berkata:
“Soal kapital
menjadi halangan besar untuk memajukan industrialisasi di Indonesia. Rakyat
sendiri tidak mempunyai kapital. Kalau industrialisasi mau berarti sebagai
jalan untuk memakmurkan rakyat, perkataan-perkataan kemakmuran rakyat (cetak
tebal, red) mestilah kapitalnya datang dari pihak rakyat atau pemerintah.
Karena, kalau kapital harus didatangkan dari luar, tampuk produksi terpegang
oleh orang luaran.
Dan,
dengan jalan itu, kata Mohammad Hatta, industrialisasi tidak akan berjalan di
Indonesia, karena modal asing hanya membangun pabrik menurut kepentingannya
sendiri atau membangun pabrik pada sektor-sektor yang menjanjikan keuntungan
berlebih.
Dan,
memang betul apa yang dikatakan Hatta, sudah 60 tahun lebih modal asing
mengambil peranan dalam perekonomian sejak Indonesia merdeka, industri yang
terbangun masih sangat sedikit.
Sebaliknya,
jika kita teliti lagi dengan baik, keberadaan modal asing itu justru membawa
tiga malapetaka: merampok semua kekayaan alam bangsa kita, mengangkut
keuntungan besar sekali dari bumi kita, dan menciptakan kemiskinan dan ancaman
kerusakan lingkungan yang sangat parah.
Akibat
dari penguasaan asing itu, sebagaimana diakui oleh Burhanuddin Abdullah, mantan
Gubernur Bank Indonesia, ‘rakyat Indonesia hanya menikmati 10% dari
keuntungan ekonomi, sedangkan 90%nya dibawa asing keluar.’
Kita
boleh percaya atau tidak dengan apa yang dikatakan oleh Burhanuddin Abdullah.
Tetapi, apa yang tak terbantahkan, bahwa kita bangsa yang punya kekayaan alam
yang melimpah dan sumber daya manusia yang besar, tetapi kenyataannya sebagian
besar rakyat kita hidup sengsara.
Selain
itu, supaya modal asing itu bisa berkembang dan mencapai tujuan-tujuannya, maka
mereka pun mengajukan syarat-syarat: jaminan keamanan, penyediaan tenaga kerja
berupah rendah, stabilitas ekonomi, kemudahan transfer modal dan keuntungan,
dan keringanan pajak.
Dengan
keberadaan syarat-syarat itu, maka modal asing bebas menggali keuntungan
sebesar-besarnya di bumi Indonesia, sedangkan kehidupan rakyat dan ekonomi
nasional menjadi tergerus karenanya. Beberapa dampak yang terlihat, antara
lain:
Pertama, perampokan kekayaan alam dan cabang-cabang produksi yang
penting menyebabkan—meminjam istilah Bung Karno—‘pengeringan terhadap rakyat
Indonesia’.
Kedua, karena modal asing memerlukan tanah, pembangunan
infrastruktur pendukung, dan jaminan keamanan, maka sering terjadi perampasan
tanah, penggusuran, dan represi atau penindasan terhadap rakyat.
